Solopos.com, SOLO — Cawapres nomor urut 1 Pilpres 2024 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam sambutannya di debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu (21/1/2024), menyebut merujuk pada sensus pertanian 10 tahun terakhir, telah terjadi peningkatan jumlah rumah tangga petani gurem yang hampir 3 juta.
“Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya,” kata dia, dalam kesempatan tersebut
Promosi Pemilu 1955 Dianggap Paling Demokratis, Tentara dan Polisi Punya Partai Politik
Sebagai informasi, petani gurem merupakan petani yang menguasai di bawah 0,5 hektare, sehingga data yang disampaikan Cak Imin sebagian benar.
Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean, mengatakan jumlah petani gurem berdasarkan Sensus Pertanian 2023 sebesar kurang lebih 17 juta petani. Selama 10 tahun memang telah terjadi kenaikan jumlah petani gurem dari 14,25 jt menjadi 16.89 juta.
Mengutip Data BPS, dalam Sensus Pertanian 2023, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Gurem sebanyak 16,89 juta, naik 18,49% dari catatan jumlah RTUP Gurem pada 2013 yang hanya sebanyak 14,25 juta.
“Jadi lahan pertanian banyak berkurang, bisa dijual, bisa diwariskan. Kalau diwariskan misalkan bisa jadi enggak untuk pertanian lagi kan,” kata Atqo dalam Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 di Jakarta, Senin (4/12/2023), melansir dari laman resmi BPS.
Atqo menekankan, RTUP Gurem merupakan rumah tangga yang menggunakan atau menguasai lahan untuk pertanian kurang dari 0,50 hektare. Persentase terbanyak petani gurem ada Papua Pegunungan dengan porsi 98,63%.
Lalu, di Yogyakarta mencapai 87,75%, Bali 69,32%, Aceh sebanyak 57,68%, Kalimantan Selatan sebanyak 42,41%, dan Sulawesi Selatan 41,23%. Atqo mengatakan, di daerah-daerah itu luas lahan pertanian sudah semakin sempit.
Ihwal ketimpangan yang disebutkan Cak Imin di mana ada seseorang yang menguasai 500.000 hektare lahan, kemungkinan menyinggung pernyataan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal kepemilikan lahan yang mendekati 500.000 hektare.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara konsolidasi relawan se-Provinsi Riau di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja, Pekanbaru, Selasa (9/1/2024).
Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo bercerita sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), ia diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun food estate.
Food estate adalah konsep pengembangan pangan terintegrasi yang meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan di sebuah kawasan. Food estate termasuk salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
“Saya menteri pertahanan, diberi tugas beliau (Presiden Jokowi) untuk membangunfood estate tiga tahun lalu. Kita antisipasi, (karena) akan ada krisis pangan, waktu itu mengajukan lahan ini dan itu. Saksinya ada,” kata Prabowo.
“Saya sudah sampaikan, sebelum jadi Menhan, saya pengusaha, saya menguasai HGU (hak guna usaha). Kemarin juga salah-salah mulu, bukan 340.000 hektare, (tapi) mendekati 500.000 hektare,” ucapnya.
Dia kemudian menyebut, pada dua tahun lalu, ia telah menyerahkan lahan-lahan itu kepada negara. Ia mengatakan pada Jokowi,
“Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan, pakai lahan HGU yang saya gunakan. Saya siap”.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
