SOLOPOS.COM - Cawapres no urut 3 Mahfud MD menyampaikan gagasannya dalam debat perdana cawapres di JCC Senayan, Jumat (22/12/2023) malam. (Istimewa/Tangkapan Layar/Kompas TV)
Solopos.com, JAKARTA — Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa mencapai 7% tidak pernah terjadi pasca-reformasi. Hal tersebut disampaikan Mahfud Md dalam debat cawapres perdana yang digelar di JCC Senayan Jakarta, Jumat (22/12/2023) malam.
Pertumbuhan senilai itu, kata Mahfud, hanya terjadi pada Orde Baru medio 1989-1991. Pernyataan tersebut adalah benar.
Berdasarkan penelusuran Tim Live Fast Checking Koalisi Cek Fakta, panelis Neni Susilawati, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) menyebut selama era Reformasi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah mencapai angka 7%.
Berikut adalah rincian pertumbuhan ekonomi Indonesia selama era Reformasi berdasarkan presiden:
Berikut adalah rincian pertumbuhan ekonomi Indonesia selama era Reformasi berdasarkan presiden:
– **Era B.J. Habibie (1999)**: Pertumbuhan ekonomi mulai membaik pasca krisis 1998, namun hanya mencapai 0,79%.
– **Era Abdurrahman Wahid (2000—2001)**: Pertumbuhan ekonomi meningkat ke kisaran 3,6—4,9% per tahun.
– **Era Susilo Bambang Yudhoyono (2005—2014)**: Ini adalah periode dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak awal Reformasi, beberapa kali mencapai angka 6%, dengan puncaknya pada tahun 2007, di mana pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,35%.
– **Era Joko Widodo (2015—2022)**: Pertumbuhan ekonomi normalnya berada di kisaran 4,8—5,3%. Terjadi penurunan selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020—2021
Dengan demikian, selama era Reformasi, walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak ada catatan bahwa Indonesia pernah mencapai atau melewati angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.
Hal senada juga disampaikan panelis Krisna Gupta, Dosen Poltek APP dan senior fellows CIPS. “Pertumbuhan ekonomi tertinggi pasca-reformasi yakni pada 2007 yaitu 6.3%. Kemudian pada 1980 pernah 10%, 1989 di 7.8%. Data tersebut ada dalam catatan BPS atau di Worldbank,” ungkapnya.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.