Solopos.com, JAKARTA — Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md menyebut data menunjukkan bahwa beberapa pengusaha telah menguasai tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud Md saat debat perdana cawapres di JCC Senayan Jakarta, Jumat (22/12/2023) malam. “Ratusan ribu hektare tanah di IKN telah dikuasai pengusaha,” ucapnya.
Pernyataan Mahfud Md tersebut benar. Penelusuran Tim Live Fast Checking Koalisi Cek Fakta, panelis yang merupakan peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dwiyanti Kusumaningrum, menyebut berdasarkan Kejaksaan Negeri Penajam, ada indikasi penguasaan tanah secara berlebihan yang ada pada badan bank tanah (terkait Pembangunan IKN).
Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat
Bank tanah menguasai lahan bekas HGU (hak guna usaha) PT Triteknik Kalimantan Abadi (TKA) sekitar 4.000 hektare. “Yang saya pahami, bank tanah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat dan berpihak pada rakyat. Bukan menguasai tanah untuk kepentingan investor,” ucap Dwiyanti.
Selain itu, melansir Bisnis.com, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahaladian mengungkapkan bahwa beberapa konglomerat Indonesia telah bersedia menjadi investor IKN.
Salah satu di antaranya jelas Sugianto Kusuma atau Aguan pendiri Agung Sedayu Group. Selain Aguan, miliarder Sukanto Tanoto disebut juga ikut andil dalam membangun IKN.
Dalam acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Sabtu, 19 Agustus 2023, Bahlil mengatakan akan banyak investor yang akan masuk ke IKN. Adapun beberapa proyek yang akan dibangun oleh para konglomerat Indonesia tersebut di antaranya adalah hotel, cafe, pusat olahraga, dan lain sebagainya.
Sukanto Tanoto tampil bak tuan tanah di IKN. Salah satu orang terkaya RI tersebut disebut memiliki kurang lebih 48 ribu hektare tanah di Ibu Kota Nusantara tersebut.
Lahan ini dipegang perusahaan Sukanto melalui PT ITCHI Hutan Manunggal yang berada di Kalimantan Timur. Akan tetapi, lahan tersebut pada akhirnya harus diambil alih karena digunakan untuk pembangunan IKN.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
