Narasi Menyesatkan Pemindahan IKN ke Kalimantan Skenario China

Solopos.com, SOLO—Narasi menyesatkan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bermunculan menjelang Pemilu 2024. Di media sosial dan grup-grup percakapan Whatsapp, muncul video yang mengaitkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan sejumlah isu, dari kepentingan China hingga kerusuhan di Papua.

Promosi Riwayat Banjir di Semarang Sejak Zaman Belanda

Salah satu konten yang memuat narasi ini adalah video berjudul PEMINDAHAN IKN ke PENAJAM KALIMANTAN TIMUR RENCANA BUSUK CAINA KOMUNIS. Konten dalam video ini menghubung-hubungkan beberapa peristiwa dengan narasi yang tidak sesuai konteksnya sehingga menyesatkan. Video ini tersebar luas melalui grup-grup Whatsapp dalam dua bulan terakhir.

Solopos.com menemukan video yang beredar tersebut diunduh dari sebuah akun Tiktok bernama gamblis55 dan akun Snack Video bernama Amieno8686. Akun gamblis55 memuat video tersebut pada 19 April 2023 yang merupakan unduhan dari video yang diunggah akun Amieno8686. Sedangkan di akun Amieno8686, video yang sama telah muncul pada 7 Maret 2023. Arsip unggahan tersebut dapat dilihat melalui tautan ini (link 1 dan link 2).

Narasi Menyesatkan

Narasi dalam video berdurasi 10 menit ini diucapkan melalui suara perempuan dilengkapi sejumlah footage berupa peta Kalimantan, video pemandangan Jakarta, hingga kerusuhan di Papua pada 2019 lalu. “Berikut hasil analisis saya yang dikumpulkan dari beberapa sumber dan referensi data terpercaya,” kata narator itu.

Menurut narator itu, ada enam alasan yang memperkuat kesimpulannya bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur adalah “skenario besar China”.

1. Terkait One Belt One Road China

Narasi:

Kalimantan mempunyai peran penting dan posisi strategis bagi program One Belt One Road (OBOR) sebagai pintu masuk China untuk menancapkan hegemoni lebih dalam ke Asia.

Menurutnya, Kalimantan secara geografis sangat dekat dengan China. “Secara demografis, komposisi warga keturunan China di Kalimantan cukup dominan dan kuat. Jadi Kalimantan memang sangat seksi di mata China dan wajib dikuasai,” kata narator.

Fakta:

One Belt One Road (OBOR) yang telah berganti menjadi Belt and Road Initiative (BRI) adalah program investasi masif China untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan Asia Timur dengan Eropa. Ini terinspirasi Jalur Sutra yang merupakan penghubung China dan Eropa pada masa lalu.

Sebanyak 147 negara di Asia, Oceania, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin bergabung dalam program tersebut. Indonesia bergabung sejak 2015. Namun, program itu sendiri sudah diumumkan Presiden China Xi Jinping dalam kunjungan ke Kazakhstan dan Indonesia pada 2013 atau periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berdasarkan data yang dirilis di laman cfr.org, China telah mengeluarkan US$8 triliun sebagai utang di 147 negara itu. Di Indonesia, terdapat belasan proyek infrastruktur yang didanai melalui program ini. Tetapi, tidak ada satu pun yang berada di Kalimantan. Proyek-proyek itu tersebar di Sumatra dan Sulawesi, termasuk proyek PLTU di Banten yang tak terlalu jauh dari Jakarta.

Sementara itu, proyek IKN hingga kini masih sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena belum ada realisasi investasi asing. Bahkan, belum ada komitmen dari investor mana pun hingga hari ini. Karenanya, narasi proyek IKN sebagai bagian dari program OBOR tidak sesuai fakta.

2. Trauma lengsernya Ahok dan gagalnya Meikarta

Narasi:

“Di sinilah cerdiknya China, trauma akan lengsernya Ahok dan gagalnya proyek reklamasi Jakarta dan Meikarta, menjadikan China mempercepat agenda pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Tujuannya apa? Kalau ibu kota dipindah, maka Jakarta akan lumpuh. Kekhususannya juga akan dipereteli dan dicabut. Semua kendali negara dipindahkan ke tempat ibu kota baru yaitu di Kalimantan,” kata si narator.

Si narator juga mengatakan saat proses pembangunan IKN berjalan, China akan memobilisasi rakyatnya masuk dan bermigrasi ke Kalimantan agar menjadi mayoritas dan menguasai pulau itu secara penuh.

Fakta:

Pertama, kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak ada hubungan dengan negara lain, termasuk China. Begitu pula narasi kegagalan proyek reklamasi setelah terpilihnya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meski awalnya membatalkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, Anies justru membiarkan proyek reklamasi berjalan secara diam-diam.

Berdasarkan data dari laman LBH Jakarta (bantuanhukum.or.id), pada 24 Februari 2020 Anies menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Ancol Timur dan Dunia Fantasi seluas total ± 155 ha. Termasuk dalam proyek tersebut adalah perluasan wilayah Ancol seluas ± 20 ha. Dalam konsiderans izin pelaksanaan tersebut, Anies telah memberikan izin prinsip proyek tersebut pada 24 Mei 2019.

Kedua, narasi adanya mobilisasi penduduk China ke Kalimantan tidak pernah terbukti. Yang ada adalah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja dalam berbagai proyek di Indonesia, termasuk TKA dari China, namun bukan di Kalimantan.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan hingga akhir 2022 lalu, jumlah TKA dari China di Indonesia total mencapai 52.973 orang. Akan tetapi, mayoritas berada bekerja di Sulawesi Tengah dan Jawa. Di Kalimantan Timur (lokasi IKN Nusantara), hanya ada 197 TKA dari berbagai negara.

3. Skenario TPP

Narasi:

“Perpindahan ibu kota ini langsung terbaca oleh si adi kuasa Amerika bersama aliansinya. Kalau Kalimantan menjadi pintu masuk program OBOR China, maka Papua menjadi pintu masuk program TPP, Trans Pacific Partnership, Amerika dan aliansinya untuk membendung hegemoni China di Pasifik,” kata si narator.

Menurutnya, Papua sejak masa Perang Dunia I dan II sudah memiliki arti penting bagi AS. Narator juga menyinggung aliansi pertahanan AS bersama India, Australia, dan Jepang untuk menghadapi China.

Fakta:

Berdasarkan data laman cfr.org, Trans Pacific Partnership (TPP) adalah poros ekonomi yang dibentuk Barack Obama saat menjadi Presiden AS. TPP menjadi kesepakatan perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan 40% kekuatan ekonomi global. Pakta ini terdiri atas AS, Australia, Brunei Darussalam, Chile, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam yang diteken pada Oktober 2015.

Jauh sebelum proyek IKN direncanakan, Indonesia telah menyatakan minat untuk bergabung dengan TPP saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Obama di Gedung Putih pada 27 Oktober 2015. Namun, Indonesia masih menimbang keikutsertaan di TPP karena syarat liberalisasi perdagangan yang lebih besar daripada World Trade Organization (WTO). Bahkan pada 2017, AS di bawah pemerintahan Donald Trump justru mundur dari TPP yang menandakan negara itu sudah tidak punya kepentingan di TPP.

Sedangkan The Quadrilateral Security Dialogue (QSD) alias Quad adalah perjanjian kerja sama Australia, India, Jepang, dan AS. Aliansi ini dibentuk sebagai respons atas meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer China, terutama di Laut China Selatan.

Meski demikian, Papua tidak ada kaitannya dengan isu ini lantaran posisinya yang jauh dari Laut China Selatan. Selain itu, AS tidak pernah mempersoalkan status Papua dalam wilayah Indonesia. Bahkan AS pada era Presiden John F. Kennedy adalah salah satu negara pemasok senjata untuk Indonesia saat merebut Papua dari pendudukan Belanda pada 1960-an.

4. Amerika memainkan skenario rusuh Papua

Narasi:

“Melihat skenario ini, Amerika langsung memainkan skenario rusuh Papua untuk memecah konsentrasi menjegal rencana perpindahan ibu kota ke klaimantan. Atau juga akan memutilasi papua dari Indonesia dengan acnaman Papua merdeka dan menjadi milik Amerika sebagai basis dan pintu masuk hegemoninya di kawasan Asia Pasifik. Karena pasti Amerika tidak akan rela ladang suburnya selama ini akan diambil alih oleh China,” ucap si narator.

Fakta:

Kerusuhan yang bermunculan hampir serentak di berbagai kota di Papua pada 2019 tidak ada kaitan dengan AS. Justru kerusuhan itu dipicu oleh ulah sekelompok warga Indonesia yang menyerang asrama mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pada Agustus-September 2019 sembari melontarkan kata-kata rasis seperti “monyet”. Aksi kelompok tersebut memicu protes warga Papua di berbagai kota di Indonesia.

Amnesty International Indonesia menyebut polisi bertindak berlebihan dengan menangkap 96 orang pendemo. Enam aktivis ditangkap dengan tuduhan makar karena diduga menggalang aksi di depan Istana Kepresidenan 28 Agustus 2019.

5. Aparat tebang pilih soal Papua dan aksi 212

Narasi:

“Jadi aneh, juga kalau penanganan rusuh Papua rezim saat ini bagaikan putri malu, alias macan jadi kucing. Sangat berbeda ketika menghadapi aksi 212 dan rusuh 21-23 Mei [2019] pada pilpres lalu. Negara kelihatan begitu ganas perkasa malah semena-mena terhadap umat Islam yang datang membawa sajadah dan kopiah,” kata narator.

Fakta:

Tindakan aparat di Papua pada medio 2018–2019 justru kerap dikritik lantaran kerap diwarnai kekerasan. Selain penangkapan terhadap aktivis dengan tuduhan makar pada Agustus 2019, Amnesty mencatat dampak operasi militer di Papua.

Pada 2 Desember 2018, Tentara Pembebasan Nasional Operasi Papua Merdeka yang dikenal sebagai kelompok separatis bersenjata diduga terlibat pembunuhan 28 pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga. Aparat kemudian melancarkan operasi di wilayah tersebut dan mengakibatkan ribuan orang mengungsi ke wilayah lain.

Laporan sukarelawan Amnesty menyatakan 5.000 pengungsi terpaksa meninggalkan rumah. Dari jumlah ini, 138 orang meninggal. Tidak ada informasi tambahan mengenai jumlah kematian pengungsi di luar Kabupaten Jayawijaya, termasuk mereka yang telah dievakuasi ke hutan.

Sedangkan dalam demo pada 21 Mei 2019 di Jakarta, Polri menyebut ada massa yang dibayar untuk menciptakan kerusuhan. Laporan BBC Indonesia menyebutkan Kadiv Humas Polri Muhammad Iqbal mengatakan ada 200 orang yang berkumpul di Jl. KS Tubun yang diduga disiapkan untuk berbuat kerusuhan. Mereka menyerang asrama Polri di Petamburan dan membakar kendaraan. Sebanyak 11 orang ditangkap dan tiga orang yang membawa revolver dengan 60 butir peluru.

Cek Fakta Solopos

Solopos.com berkomitmen mengedukasi masyarakat soal bahaya hoaks, misinformasi, dan disinformasi. Harapannya, masyarakat bisa memilih jurnalisme berkualitas pada media kredibel. Jika pembaca menemukan informasi hoaks, silakan sampaikan pada kami melalui e-mail cekfakta@solopos.co.id.