SOLOPOS.COM - Ganjar Pranowo dalam Debat Pertama Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam. (KPU)
Solopos.com, JAKARTA — Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut akses internet dan pekerjaan di Nusa Tenggara Timur (NTT) tak sama dengan Pulau Jawa.
Hal itu disampaikannya dalam segmen pertama Debat Capres bertema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga di Gedung KPU Pusat Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.
Pernyataan tersebut adalah benar berdasarkan penelusuran Tim Live Cek Fakta. Melansir Bisnis.com, potensi ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum dikeruk dengan optimal. Hal ini lantaran jangkauan infrastruktur jaringan yang belum merata ke seluruh pelosok.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan penggunaan internet di NTT masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan penggunaan internet di NTT masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya.
“Misalkan penduduk yang mengakses internet, provinsi NTT mempunyai angka 47 dibandingkan angka Indonesia yang berada di angka 67,” katanya, Jumat (1/12/2023).
Jika merujuk pada data Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet (APJI) 2023, tingkat penetrasi internet Nusa Tenggara sebesar 72,32%, meningkat dari tahun sebelumnya 64,85%.
“Provinsi NTT hanya lebih baik dibandingkan dengan Papua. Keberadaan sinyal pun masih menjadi kendala, di mana hampir 50% desa di NTT tidak mempunyai sinyal internet yang kuat,” ujarnya.
Menurut Nailul, ekonomi digital di NTT masih sangat terbatas, begitupun dengan penggunaan e-commerce di NTT yang terbatas. Padahal, Nailul mengungkap bahwa potensi besar penduduk di NTT yang berkualitas.
Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan untuk mendukung pengembangan ekonomi digital di perbatasan NTT butuh infrastruktur jaringan yang mumpuni.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.